Upaya Bawaslu Pacitan untuk Menjaga Netralitas ASN di Pilkada Pacitan 2020

 

PEWARTA_NUSANTARA || PACITAN - Tahapan pencalonan ini dinilai menjadi salah satu titik rawan netralitas ASN. Tidak dapat dimungkiri bahwa beberapa kasus ketidaknetralan ASN dalam Pilkada terutama memasuki tahapan pencalonan dan kampanye selalu marak terjadi. Pasalnya, ASN memiliki posisi yang cukup strategis untuk menjadi mesin politik pemenangan kandidat pasangan calon karena dapat mendulang suara (Gusman, 2017). Bahkan, kekuatan ASN dapat mengalahkan soliditas partai politik pengusung.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pacitan Berty Stefanus HRW, S.H kepada Jurnalis @Prabangkaranews di Kantor Bawaslu Pacitan, menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Pacitan yang dimulai dari proses pencalolan sampai masuk pentahapan Pilkada Pacitan. Kamis (14/08/2020).

Ketua Bawaslu Kab.Pacitan Berty mengatakan telah melaksanakan kegiatan agar ASN netral sebagai berikut; tanggal 29 Juni 2020 telah melaksanakan sosialisasi secara online kepada ASN di Kabupaten Pacitan dengan Narasumber Bawaslu RI dan KASN Pusat.  Pesrta ASN yang mengikuti sosialisasi sekitar 500 ASN.  Bupati Pacitan juga telah melaksanakan surat edaran agar ASN di Kabupaten Pacitan menjaga netralitas. 

Berty Stefanus menjelaskan dasar hukum netralitas ASN sebagai berikut:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,.Pasal 4 PP 53/2010 secara tegas melarang PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  Pasal 11 huruf C PP Nomor 42 Tahun 2004 juga memerintahakan PNS untuk menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.
  3. Pasal  11 huruf C PP Nomor 42 2004 dipernci kembali oleh surat edaran menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 yaitu berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
  4. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dan Perbawaslu Nomor 14 tahun 2017 dapat dijadikan rujukan. Dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 terdapat ketentuan berbunyi: “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat
    menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi’

“Pentahapan Pilkada yang sangat panjang memungkinkan terjadinya pelanggaran netralitas dari ASN dalam tahap pencalonan dan pentahapan Pilkada Pacitan.  Bawaslu telah memproses laporan netralitas ASN di kabupaten Pacitan berjumlah 3 kasus yang layak diajukan ke KASN Pusat.  Perkembangan 3 kasus pelanggaran netralitas ASN tersebut 2 kasus telah turun  dari KASN ke Bupati Pacitan untuk ditindaklanjuti.  Adapun yang satu kasus masih menunggu surat rekomendasi dari KASN Pusat, “ jelas Berty.

Berty juga menjelaskan proses pelaporan kasus pelanggaran ASN sampai di proses oleh KASN Pusat.  Pelaporan dari masyarakat harus disertai dengan bukti berupa video, foto, serta minimal 2 saksi yang mengetahui langsung proses pelanggaran ASN tersebut.  Proses laporan sampai pengajuan ke KASN selama 5 hari.  Setelah diproses selama 5 hari kemudian Pleno Bawaslu menyatakan ada pelanggaran ASN baru diserahkan ke KASN untuk ditindaklanjuti.  Selanjutnya untuk proses di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN),  Bawaslu tidak tahu prosesnya sampai turun ke Bupati.  

KASN akan memberikan surat rekomendasi pelanggaran dengan katagori berat, sedang, dan ringan. Untuk proses di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tergantung  dari prosesnya. Pacitan ada 3 kasus netralitas ASN yang dilaporkan ke KASn, 2 kasus rekomendasinya telah turun ke Bupati Pacitan.  Bupati Pacitan wajib melaksanakan rekomndasi dari KASN sesuai dengan rekomendasinya pelanggaran berat, sedang atau ringan.

"Bawaslu Pacitan selama  ada bukti kuat berpa foto, video, dan minimal 2 saksi akan diproses dan dilaporkan ke KASN jika ada unsur pelanggaran setelah diadakan Rapat pleno Bawaslu Pacitan. Kemudian berkas akan dikirimkan untuk di proses di .Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), " jelas Berty

“Kemudian untuk pensiunan bukan merupakan ASN dan  mempunyai kebebasan dalam berpolitik.  Namun jika pensiunan tersebut masih mempunyai pengaruh, Bawaslu Pacitan telah memetakan pengaruh pensiunan tersebut terhadap ASN.  Oleh sebab itu Bawaslu akan selalu berupaya untuk memtakan kerawanan netralitas ASN dalam upaya pencegahan  pelanggaran netralitas dari ASN,”tegas Berty.

“Walaupun di Kabupaten Pacitan incumbent tidak mencalonkan diri namun jangan sampai lengah untuk mengawasi netralitas dari ASN.  ASN di Kabupaten Pacitan mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon Bupati dan wakil bupati Pacitan, “ ujar Berty.

 Mari kita jaga netralitas ASN agar pelaksanaaan Pilkada Pacitan berjalan dengan demokratis dan dapat terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang diiharapkan masyarakat Pacitan. (Agoeshendriyanto/redaksi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.