Kembalikan Mahkota Gakkumdu !

 

Kembalikan  Mahkota Gakkumdu !

Oleh. Nasarudin Sili Luli

Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis meminta seluruh jajarannya menunda penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh calon kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Idham mengatakan langkah ini diambil untuk menghindari konflik kepentingan dan pemanfaatan lembaga itu untuk kepentingan politik.

Perintah itu tertuang dalam surat bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 per tanggal 31 Agustus 2020 mengatur soal netralitas dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan masyarakat. Khususnya di bidang penegakan hukum. Seluruh jajaran Polri diminta untuk tidak melakukan penanggilan ataupun upaya hukum lain yang mengarah ke persepsi publik mendukung salah satu peserta Pilkada.

Ketika berbicara soal persepsi publik maka seharusnya tidak boleh mengabaikan hal yang menjadi prioritas kerja bersama yang terhimpun dalam Sentra Peneggakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Melihat kondisi di atas maka menurut hemat penulis di satu sisi kegelisaan kapolri juga ada benarnya karena kerap kali, konflik kepentingan dan pemanfaatan lembaga untuk kepentingan politik sering kali terjadi.

Melihat Regulasi

Perintah Kapolri yang dituangkan melalui Surat Telegram Rahasia bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 pada tanggal 31 Agustus 2020.terkait penundaan proses hukum tersebut artinya penulis menganggap tidak ada gunanya dibentuk Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).Jika proses hukum akan ditunda juga, buat apa ada Gakkumdu? Padahal sejatinya Gakkumdu di bentuk untuk menyamakan pemahanan dan pola penanganan tindak pidana pemilu yang efektif dan efektif ,bagai mana jika dari kejaksaan juga melakukan hal yang sama?  Bagaimana dengan masa depan penegakkan keadilan pidana pemilihan di pilkada 2020 ?.

Jika kita melihat penundaan dalam hukum acara pidana hanya dikenal dalam konteks penahanan yang dinamakan pembantaran. Itu pun bisa dilakukan dengan alasan tersangka sakit berat.

Hukum pidana materiil atau KUHP,  malah sama sekali tidak mengenal penundaan. Yang diatur adalah alasan pemaaf dan penghapus pidana, misalnya tindak pidana oleh anak di bawah umur dan orang yang sakit kesadarannya. Pasal 44 dan 45 KUHP mengatur keduanya bisa dilepaskan dari hukuman karena kejiwaannya tidak stabil.

Demikian juga mereka yang di bawah tekanan dan yang membela diri, sesuai pasal 48 dan 49 KUHP. Tetapi, terhadap mereka tetap harus dilakukan proses penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Jadi menurut hemat penulis tidak ada dasar yuridis menunda proses hukum dengan kebijakan, tetapi harus dengan UU atau putusan pengadilan.

Jika penundaan yang dikehendaki, yang harus dilakukan adalah mengubah UU Pemilu, dengan memasukkan ketentuan penangguhan penegakan hukum pidana selama pemilu, tidak bisa hanya dengan sebuah kebijakan kapolri.

Dalam Perber Nomor 5, Nomor 1, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota suda di legalkan dalam peraturan bersama Bawaslu Kejaksaan dan Kepolisian. Sama sekali tidak menyebutkan adanya terminologi penundaan dalam proses tindak pidana pada pemilihan tersebut lantas bagaimana masa depan keadilan tindak pidana pada pemilihan 2020 ?

Mahkota Gakkumdu

Sentra Gakkumdu pertama kali dibentuk pada Pilkada 2015. Kemudian kembali dibentuk pada Pilkada 2017, Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan kini Pilkada 2020.

Sebagai bagian integral dari sistem keadilan pemilu,maka  Gakkumdu merupakan komponen vital yang turut menentukan kesuksesan penyelenggaraan penegakan  pemilihan selama berlangsungnya pemilihan serentak 2020 . Ujung tombak penegakan tindak pidana pemilu adalah mahkota Gakkumdu.Jika keberadaan gakkumdu suda hilang elang vital dalam menegakkan tindak pidana pemilu maka disaat yang sama suda tidak ada harapan publik terhadap pemilihan yang demokratis dan berkeadilan.

Ada beberapa catatan menurut hemta penulis dalam menjaga mahkota Gakkumdu agar tetap kokoh dalam kepala tindak pidana pemilihan adalah.

Pertama, terdapat sejumlah modus tindak pidana yang dalam implementasinya tidak dapat dijerat dengan konstruksi tindak pidana berdasarkan UU Pemilu.  Contoh subjek hukum yang dilarang dalam UU Pemilu untuk melakukan politik uang. UU Pemilu melarang 3 subyek, yaitu pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye. Di luar hal tersebut, UU Pemilu tidak mengatur subyek lainnya.

Dengan begitu, terdapat celah hukum bagi orang-orang yang tidak termasuk ke dalam tiga subyek yang dlarang melakukan politik uang selama pelaksanaan Pemilu berlangsung. Meskipun di lapangan ditemukan adanya praktik politik uang, namun selama pelakunya tidak termasuk dalam tiga kategori yang diatur oleh UU Pemilu maka mereka tidak dapat ditindak secara tegas.

Seharusnya subyek yang dilarang oleh UU Pemilu untuk melakukan politik uang adalah “setiap orang”. Dengan begitu, larangan melakukan politik uang bisa menjangkau siapa saja sepanjang dia benar-benar melakukan politik uang selama penyelenggaraan Pemilu berlangsung. Karena aturannya seperti itu akhirnya banyak orang yang melakukan penyelundupan hukum. Mereka yang tidak terikat dalam 3 subyek hukum itu mereka bisa melakukan dan tidak kena.

Harusnya aparat penegak hukum Pemilu berkerja lebih kreatif. Hal ini bisa dilakukan dengan menerakan ketentuan pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap pelaku politik uang yang tidak termasuk dalam tiga kategori UU Pemilu mestinya bisa dijerat dengan pasal penyertaan sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Dengan begitu, meskipun tidak memenuhi syarat subyektif UU Pemilu, tapi pelaku yang membantu mendistribusikan uang di lapangan, orang yang digerakkan, ataupun orang yang menggerakkan, tetap dapat dipidana. Kembali lagi, dibutuhkan kreatifitas bawaslu, penyidik, penuntutnya untuk tidak hanya menggunakan UU Pemilu atau ketentuan pidana dalam UU itu saja tapi juga aturan umum dalam KUHP bisa digandeng.

Angin segar pengaturan politik uang dalam UU pemilihan sudah lebih baik karena subjeknya tidak terbatas orang-orang tertentu. Misalnya, peserta pemilu, peserta kampanye dan pelaksana kampanye. Tetapi subjeknya disebutnya adalah setiap orang dan itu membuat lebih mudah dalam menangani dugaan penganan pelanggaran karena tidak ada pembatasan terhadap subjek.

Kedua,sejumlah putusan percobaan yang dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu. Berdasarkan data yang ada putusan dari beberapa daerah hal tersebut seolah menjadi tren. Putusan hakim yang memvonis bersalah para pelaku tindak pidana pemilu memuat perintah hukuman dengan masa percobaan.

Artinya  ada pertimbangan dari hakim yang memutus perkara tindak pidana pemilu yang hanya sekadar ingin memberi pelajaran kepada pelaku tanpa harus membuat para pelaku mendekam di dalam penjara. “Jadi tampaknya para hakim menilai itu sudah cukup. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana itu dari segi detteren effect-nya?”

Ke depan memang harus dipastikan agar semua putusan hakim sesuai dengan pasal yang disangkan guna memberikan efek jerah terhadap pelaku tapi juga menghadirkan keadilan pemilu yang subtansial.

Tantangan Gakkumdu Pilkada 2020

Pilkada 2015 dan 2018 yang dilaksanakan tidak pandemik atau situasi normal data angka laporannya jauh lebih rendah dibandingkan angka temuan yang artinya partisipasi masyarakat masih sangat rendah.

Padahal dalam beberapa peristiwa dugaan pelanggaran seperti politik uang, mahar politik sering terjadi di ruang tertutup dan itu sulit terdeteksi jajaran pengawas pemilu .

Pertama

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana pelanggaran sangat dibutuhkan. Pasalnya, berpengaruh terhadap kualitas penanganan pelanggaran. "Jika partipasi masyarakat ini rendah, maka khawatir kualitas penanganan pelanggaran di Pilkada Tahun 2020 ini rendah karena banyak dugaan tindak pidana pelanggaran yang tidak terdeteksi dan tidak dapat diproses.

Kedua

Waktu penanganan pelanggaran pidana yang sangat singkat dibandingkan dengan pemilu. "Sebenarnya Bawaslu telah melakukan upaya untuk melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi putusan menolak permohonan JR itu sehingga waktunya tetap sama yaitu 3 + 2 hari kalender.

Ketiga.

Pemanfaatan teknologi informasi yang belum terlalu dikenal dalam proses penanganan pelanggaran pidana.Apa lagi tidak semua daerah memiliki akses jaringan yang memadai. Hal ini dapat membuat kesalahan komunikasi dan dalam penanganan pelanggaran berisiko besar jika terjadi kesalahan dalam proses pemeriksaan.

Keempat

Maraknya praktik politik uang karena keadaan ekonomi yang menurun akibat pandemik. "Menjadi kekhawatiran bersama penywlengara pemilu dengan kondisi ekonomi yang menurun, politik uang di tahun 2020 akan meningkat karena masyarakat menjadi sangat permisif terhadap politik uang.

Meski demikian, pengaturan politik uang dalam UU pemilihan sudah lebih baik karena subjeknya tidak terbatas orang-orang tertentu. Misalnya, peserta pemilu, peserta kampanye dan pelaksana kampanye. Tetapi subjeknya disebutnya adalah setiap orang dan itu membuat lebih mudah dalam menangani dugaan penganan pelanggaran karena tidak ada pembatasan terhadap subjek.

Simpulan

Kita ingin mewujudkan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilihan melalui Sentra Gakkumdu lebih terarah dan fokus dalam Pilkada 2020.Persoalan klasik seperti  regulasi yang masih multi tafsir.

Masalah sumber daya manusia seperti belum semua jajaran Bawaslu kabupaten/kota menyediakan sekretariat bersama Sentra Gakkumdu ini harusnya tidak menjadi penghalang bagi personil Sentra Gakkumdu untuk bekerja lebih kreatif jangan sampai opini dan kritikan  publik yang muncul ke permukaan yang mengatakan “Hapus saja Gakkumdu, karena Gakkumdu itu tempat untuk menghentikan kasus, "?.

Penulis adalah Pegiat kebangsaan dan Kenegaraan

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.