Mensos Juliari P Batubara, Ditetapkan Tersangka oleh KPK Korupsi Bansos Covid-19

PEWARTA_NUSANTARA || JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19. Juliari Batubara diduga kebagian Rp. 17 miliar dari pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Juliari Batubara diduga telah menerima suap sebesar Rp. 8,2 miliar terkait pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode pertama. Uang Rp. 8,2 miliar itu diterima Juliari melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Uang itu disinyalir berasal dari tiap paket bansos seharga Rp. 300 ribu, yang diambil Rp. 10 ribu oleh Matheus dan Adi Wahyono.

"Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp. 12 Miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp. 8,2 miliar," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menggelar konpers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Minggu (6/12/2020), dini hari.

Kemudian, Juliari diduga bakal kembali menerima uang Rp. 8,8 miliar dari pengadaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 periode kedua. Uang itu dikumpulkan dari pelaksanaan paket bansos sejak Oktober hingga Desember 2020.

"Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB," bebernya.

Jika dijumlah, total keuntungan yang diduga didapat Juliari Batubara dari pengadaan bansos berupa sembako sebesar Rp17 miliar.

Pada kegiatan tangkap tangan ini, Tim KPK telah mengamankan 6 (enam) orang pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar jam 02.00 Wib di beberapa tempat di Jakarta sebagai berikut :

  1. MJS (Matheus Joko Santoso, tidak dibacakan) PPK di Kemensos;
  2. WG (Wan Guntar tidak dibacakan) direktur PT TPAU (Tiga Pilar Agro Utama tidak
    dibacakan);
  3. AIM (Ardian I M tidak dibacakan) Swasta;
  4. HS (Harry Sidabuke tidak dibacakan) Swasta;
  5. SN (Shelvy N tidak dibacakan) Sekretaris di Kemensos;
  6. SJY (Sanjaya tidak dibacakan) Swasta.

Kronologi OTT

  • Pada tanggal 4 Desember 2020, Tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada MJS, AW dan JPB (Juliari P Batubara tidak dibacakan). Sedangkan khusus untuk JPB pemberian uangnya
    melalui MJS dan SN (orang kepercayaan JPB);
  • Penyerahan uang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekitar jam 02.00 Wib di salah satu tempat di Jakarta.
  • Uang sebelumnya telah disiapkan AIM dan HS disalah satu apartemen di Jakarta dan di Bandung, yang di simpan didalam 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil yang jumlahnya sekitar Rp. 14, 5 Miliar.
  • Selanjutnya Tim KPK langsung mengamankan MJS, SN dan pihak-pihak lain dibeberapa tempat di Jakarta untuk selanjutnya pihak-pihak yang diamankan beserta uang dengan jumlah sekitar Rp. 14,5 Miliar dibawa ke KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.
  • Dari hasil tangkap tangan ini ditemukan uang dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing, masing-masing sejumlah sekitar Rp. 11, 9 Miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp. 2,420 M) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp. 243 juta).

Sebagai Penerima, 

  • MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
  • JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai Pemberi :

  • AIM dan HS sebagai pemberi, Disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20,  Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dugaan Korupsi ( PPK) telah menerima hadiah dari para Vendor PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa ) Bansos di Kementerian Sosial RI dalam Penanganan Pandemi COVID-19,"tegas Firli dini hari ini Minggu (06/12/2020).

KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan virus corona (Covid-19). Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Dinihari Juliari Peter Barubara menyerahkan diri ke  KPK

"KPK menetapkan 5 (lima) orang tersangka: sebagai penerima JPB (Juliari P. Batubara), MJS, AW; sedangkan sebagai pemberi  yaitu inisial AIM, HS ," ujar Firli, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Konstruksi perkara, diduga telah terjadi :

  • Diawali adanya pengadaan Bansos penanganan Covid 19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp. 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.
  • JPB (Juliari P Batubara tidak dibacakan) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para
    rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS.
  • Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp. 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp. 300 ribu perpaket Bansos;
  • Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa suplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS dan juga PT RPI (Rajawali Parama Indonesia tidak dibacakan) yang diduga milik MJS.
  • Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui JPB dan disetujui oleh AW;
  • Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama diduga diterima fee Rp. 12 Miliar yang  pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar Rp8,2 Miliar;
  • Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh EK (Eko tidak dibacakan) dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi JPB;
  • Untuk periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp. 8,8 Miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan JPB. 

Penahanan Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020.

  •  MJS ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih 
  • AIM ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. 
  •  HS ditahan di Rutan KPK Kavling C1. 
  • KPK menghimbau kepada JPB (Juliari P Batubara tidak dibacakan) dan AW (Adi Wahyono tidak dibacakan) untuk kooperatif segera menyerahkan diri ke KPK. 

KPK selalu mengingatkan para pihak untuk tidak melakukan korupsi, apalagi di masa pandemi. Namun, jika masih ada pihak-pihak yang mencari celah dengan memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya, KPK melalui upaya penindakan akan menindak dengan tegas. Kami berharap apa yang kami lakukan hari ini menjadi peringatan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk korupsi. KPK juga mengajak segenap pihak untuk bersama-sama mengatasi pandemi dengan mengedepankan kerja-kerja yang menerapkan prinsip good governance demi kesejahteraan masyarakat.

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.