Dr. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH; Dikukuhkan Guru Besar Tidak Tetap Hukum Pidana Universitas Diponegoro

PEWARTA_NUSANTARA || Semarang -  Sebuah kehormatan diraih oleh Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH dikukuhkan menjadi Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro, pada Kamis 11 Febuari bertempat digedung Prof Soedarto, SH Universitas Diponogoro Semarang. Pria Kelahiran Baturaja ini dilantik Presiden RI sebagai Ketua Mahkamah Agung RI menggantikan Hatta Ali yang kala itu telah memasuki masa pensiun. Dikutip dari laman Mahkamahagung.go.id.

Jejak karir, karya dan prestasi merupakan faktor yang kuat bagi M.Syarifuddin dipercaya untuk mengemban amanat, meneruskan estafet kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI ke 14 periode tahun 2020-2025. Tahun 2013 menjadi salah satu fase terpenting dalam sejarah karir beliau saat komisi III DPR RI menetapkan menjadi Hakim Agung bersama tujuh kolega lainnya pada 23 Januari 2013.

Kesederhanaan dan kesahajaan beliau adalah teladan bagi keluarga, kolega dan siapapun yang mengenal beliau. Terlahir dibaturaja pada tanggal 17 Oktober 1954, menyelesaikan program sarjana pada fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian berlanjut menyelesaikan program Magister di Universitas Djuanda dan program Doktor pada Universitas Katolik Parahyangan dengan menekuni bidang Ilmu Hukum.

Adapun orasi ilmiah yang disampaikan berjudul: “Pembaruan Sistem Pemidanaan Dalam Praktik Peradilan Modern: Pendekatan Heuristika Hukum”. Bahwa Hakim, Hukum dan Keadilan digambarkan sebagai Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. Peran penting Hakim adalah menyeleraskan hukum dan keadilan tersebut. Menafsirkan aturan, membentuk norma baru, mendorong gerak pembaruan hukum adalah represtasi proses kreatif dalam menerima dan memutus perkara. Sedangkan menjatuhkan pidana merupakan kulminasi dari pergulatan nurani dan kerja kreatif hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sumber: mahkamahagung.go.id

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.