Direktur P3S Jerry Massie: Pengusiran Wartawan Sama dengan Pengekangan Tugas Pers

 

PEWARTA_NUSANTARA || Jakarta - Publik kembali dihebohkan dengan pengusiran yang dilakukan oleh Paspamres di tempat Wali Kota Medan Bobby terhadap para wartawan. Berita kontroversial ini pun menuai kecaman dari publik dan juga lembaga lainnya.

Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie mengatakan,  ini bentuk pengekangan tehadap kerja pers bahkan ke arah pemakzulan tugas sang pencari berita.

"Saya nilai ini semacam pengekangan terhadap kebebasan pers atau freedom of journalist (kebebasan pers) dan freedom of speech (kebebasan berpendapat). Ini tak pantas dilakukan, saya minta Dewan Pers dan lembaga pers seperti PWI, IJTI, AJI dan lainnya to intervence (turun tangan) mengusut pengusiran ini," kata Dewan Penasehat Ikatan Media Online Indonesia (IMO) ini.

Sebetulnya Paspamres harus tahu tupoksinya bukan menghalangi. "Bagi saya jika semua dilakukan sesuai SOP maka tak masalah. Harusnya Bobby memposisikan dirinya sebagai Wali Kota Medan bukan anak mantu Presiden. Dia dipilih rakyat Medan untuk jabatan wali kota. Kalau tak mau diwawancarai secara langsung, barangkali beliau bisa menyampaikan pesan kepada awak media atau melalui konten youtube nanti diserahkan ke Kabag Humas," tegasnya.

Selanjutnya setelah pengusiran ini, Bobby langsung meminta maaf bahkan mengundang wartawan untuk mengklarifikasinya.

Barangkali menurut wartawan ada hal yang penting  yang harus disampaikan wali kota,  jika pertanyaan pers buat Wali Kota Medan bukan diwakilkan.

"Presiden Jokowi saja sangat menghormati pers belum pernah terdengar pers diusir Paspampres Presiden. Kita tahu semua ada mekanismenya,” katanya.

"Atau saya pikir Wali Kota Medan tak mau menjawab pertanyaan wartawan atau  sengaja menghindar atau tak mau membahas. Saya sarankan kepada semua pejabat hargailah kerja Pers berikanlah jawaban atas pertanyaannya, jangan terkesan menutupi terhadap masalah apapun itu," ujar Jerry.

Kalau wartawan mengancam saya setuju dilakukan pengusiran, jika mereka bekerja sesuai aturan maka ini tak dibenarkan.

Bukan saja jurnalis yang memperoleh informasi publik tapi juga ada  UU yang  tercantum dalam pasal 28-F UUD 1945 menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Dalam  UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan 'lex spesialis' disana tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers.

Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 ayat (1) yang tertulis: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Begitu pula UU Infornasi Keterbukan Publik No. 14 Tahun 2008 sebagai berikit:

  1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 
  3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

WATU PAPAK PRIMADONA BARU WISATA PANTAI PACITAN

KELOKAN TAK BERUJUNG

"Berdiri Aku" Karya Amir Hamzah 1933

DESTINASI WISATA ALAM PANTAI PANCER DOR PACITAN ”

PESONA PANTAI KASAP RAJA AMPATNYA PACITAN

PESONA SISI ROMANTIS BEIJI PARK PACITAN

Penambahan 1 Positif Covid 19 di Pacitan, Jawa Timur per 12 Juni 2020

Diduga Tak Bisa Berenang Bocah Asal Ketanggungan Brebes Mengapung di Sungai

Yuk Memulai Wirausaha Saat Pandemi Covid-19

Sajikan Informasi Kredibel, Dispenad-MNC Latih 20 Jurnalis Militer